Kab. Bandung – Peristiwa kontroversial mengguncang Kesbangpol Kabupaten Bandung adanya dugaan kuat bahwa sejumlah pejabat tinggi di lembaga tersebut terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan penerimaan suap dari rekanan. Informasi ini terkuak setelah serangkaian investigasi internal dan laporan dari sumber terpercaya yang memberikan gambaran buram tentang praktik Grativikasi yang dapat merugikan dan menguntungkan sebelah pihak.
Direktur dan Wakil Direktur menyampaikan kepada awak media, berawal dari suatu pertemuan di sebuah Hotel di daerah Soreang Kabupaten Bandung beberapa oknum pejabat KESBANGPOL Kabupaten Bandung diduga memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan pribadi atau golongan dengan iming – iming memuluskan untuk mendapatkan sebuah proyek pengadaan tenda untuk menunjang operasi Ketupat Lodaya Tahun 2023. Ujarnya
Sementara itu CV. JPM mendelegasikan staffnya untuk menemui Sekretaris Kesbangpol “Twa” dipelataran parkir TKI II Margaasih dengan menggunakan mobil dinas, setelah berada dalam kendaraan tak butuh waktu lama pembahasan pertama terkait pekerjaan kapan jadwal mulai pelaksanaan pekerjaan tersebut setelah kami berikan sejumlah dana yang telah disepakati. Ungkapnya
Menurut “Twa” Janjinya, setelah uang tersebut diserahkan, maka SPLpun akan segera diterbitkan yang selanjutnya diserahkan kepada CV. JPM, namun janji tersebut hanyalah isapan jempol belaka.” Ujarnya.
Proyek pemasangan tenda sedianya akan di kerjakan oleh CV. JPM ternyata hanya omong kosong belaka. Malahan diketahui di berikan kepada pihak lain yaitu yang berinisial HL. Malahan pihak Satpol PP mengeluarkan SP2D kepada HL, Bantuan hibah tersebut bukan uang melainkan hibah barang, jadi ucapan Sekretaris Bakesbangpol tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
Sekretaris Badan (Sekban) Kesbangpol Kab. Bandung diduga membohongi pihak JPM bahwa kegiatan Pekat Lodaya merupakan hibah uang, akan tetapi kegiatan itu berupa hibah barang yang dibuktikan dengan keluarnya SP2D dari Satpol PP yang diberikan kepada rekanan berinisial HL.
Belum ada tanggapan resmi dari Oknum pejabat Sekretaris Badan Kabupaten Bandung terkait pelaku korupsi di lingkungan Kesbangpol diduga telah memanfaatkan posisinya untuk meminta imbalan tertentu dari pihak kontraktor/vendor/rekanan sebagai syarat untuk memenangkan proyek tersebut.
Tim investigasi wartawan kami di kabupaten Bandung berhasil mengumpulkan sejumlah informasi bahkan rekaman video pada saat oknum pejabat merima sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000. didalam kendaraan dinasnya.
Sementara itu team menuju kantor kesbangpol kabupaten bandung yang berada di wilayah soreang. Sekban pun sedang tidak berada di kantor menurut petugas scurity pak sekban sedang ada kegiatan tugas diluar
Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung, Bambang Sukma Wijaya memberikan keterangan terkait dengan dugaan suap yang melibatkan bawahannya, yakni Sekretaris Dinas Kesbangpol. Sebenarnya saya menjabat disini belum lama hal ini pun sebenarnya saya sudah tahu karena bukan rekan dari jurnal reformasi saja yang datang menayakan hal ini. Ungkapnya
“Dengan ini, saya sudah menyampaikan ke yang bersangkutan (Sekban) segera diselesaikan terhadap pihak yang telah dirugikan atas perbuatannya dan saya tegaskan pula ke Sekban jangan sampai masuk ke ranah hukum, karena sebentar lagi beliau kan mau pensiun. Untuk itu Kesbangpol Kabupaten Bandung menerima setiap laporan atau dugaan terkait pelanggaran etika dan hukum yang melibatkan pegawai kami. ” Tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan komitmen Kesbangpol Kabupaten Bandung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik. “Kami tidak akan mentolerir perilaku korupsi atau penyalahgunaan wewenang di dalam lingkungan kerja kami. Segala tindakan yang terbukti melanggar kode etik dan hukum akan ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku,” Tambahnya.
Sementara itu, Bambang juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dan kerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami menghargai peran serta aktif dari semua pihak dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah,” ucapnya.
Wartawan kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memastikan untuk memberikan informasi yang akurat dan seimbang kepada publik mengenai upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Kami mengajak semua pihak yang memiliki informasi terkait untuk berani melaporkan dan berperan aktif dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. (Tim)
