Ini Respons Babe Haikal Soal Dugaan Anggota Badan Penyelenggara Jaminan Halal yang Peras Pengusaha

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 15 Februari 2025 - 14:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ini Respons Babe Haikal Soal Dugaan Anggota Badan Penyelenggara Jaminan Halal yang Peras Pengusaha

Kepala BPJPH, Haikal Hassan. (Facebook/com @Haikal Hassan)

JAKARTA – Viral di media sosial, pemilik restoran Almaz Fried Chicken, Okta Wirawan, mengaku diperas oleh anggota Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) demi mendapatkan stempel sertifikasi halal. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat oknum yang mematok biaya berdasarkan jumlah cabang dan karyawan, sehingga total biaya bisa mencapai miliaran rupiah.

Kepala BPJPH, Haikal Hassan, yang mendengar laporan itu, langsung menyatakan siap menindak pegawainya yang memeras pengusaha atas nama sertifikasi halal, terutama kepada usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

“Sampai saat ini, masih ada oknum dari LPH yang memanfaatkan celah untuk menarik biaya tak masuk akal.”

“Jika ada data dan bukti yang kuat, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik pungli ini,” kata Haikal, dikutip dari keterangan resmi BPJPH, Selasa (11/2/2025).

Haikal Hassan yang akrab disapa Babe Haikal ini mengaku dirinya menerima laporan langsung dari pelaku usaha yang mengeluhkan tingginya biaya pengurusan sertifikasi halal.

Selain Almaz, salah satu laporan datang dari komunitas pengusaha warteg di Jakarta yang mengaku diminta biaya hingga Rp10 juta untuk memperoleh sertifikat halal.

“Menanggapi laporan ini, kami langsung mengambil langkah konkret dengan memberikan sertifikasi halal kepada 50.000 pengusaha warteg dengan biaya yang sangat terjangkau,” ujar Haikal.

Intinya, Haikal menegaskan bahwa proses sertifikasi halal itu mudah, cepat, dan terjangkau.

Haikal pun mengimbau para pengusaha untuk tidak takut melaporkan kasus yang mereka alami karena pemerintah berkomitmen untuk menegakkan transparansi dan keadilan dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia.

“Jika menemukan pungutan liar seperti ini, jangan ragu untuk melapor ke BPJPH atau Badan Halal Indonesia melalui kanal apapun, termasuk media sosial. Kami akan menindak tegas pelaku pemerasan,” ujarnya. ***

Artikel di atas, sebelumnya telah dipublikasikan portal berita Editor.id.. Terima kasih

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Propertipost.com dan Harianekonomi.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 062.live dan Haiindonesia.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Harianbogor.com dan Kalimantanraya.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Bursa Cawapres Gerindra Memanas, Ini 3 Nama Kandidat yang Dinilai Paham Ideologi dan Pemikiran Prabowo Subianto
Sufmi Dasco Ahmad Dikaitkan dengan Pengganti Gibran, Ini Profil dan Rekam Jejak Orang Dekat Prabowo
Rochmad Widodo Jadi Pemimpin Redaksi Serambiislam.com dan Jaziranews.com, Ini Fokus SapuLangit Media
Media Saatini.com Bidik 100 Portal Media pada 2026, Buka Peluang Kemitraan Digital bagi UMKM dan Tokoh Publik
Alasan “Komunikasi Tidak Efektif” Dipakai PHK, Kuasa Hukum: Tak Sesuai UU
Pertemuan Istana Bahas Korupsi Pajak Dan UU Perampasan Aset 2024
Kapolri Mutasi Besar: Dedi Prasetyo Jadi Wakapolri, Siap Reformasi
561 Kg Narkoba Disita: Indonesia Masuk Peta Ekspansi Kartel Amerika Latin

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:37 WIB

Bursa Cawapres Gerindra Memanas, Ini 3 Nama Kandidat yang Dinilai Paham Ideologi dan Pemikiran Prabowo Subianto

Senin, 16 November 2026 - 07:30 WIB

Sufmi Dasco Ahmad Dikaitkan dengan Pengganti Gibran, Ini Profil dan Rekam Jejak Orang Dekat Prabowo

Minggu, 18 Oktober 2026 - 23:53 WIB

Rochmad Widodo Jadi Pemimpin Redaksi Serambiislam.com dan Jaziranews.com, Ini Fokus SapuLangit Media

Minggu, 11 Oktober 2026 - 10:05 WIB

Media Saatini.com Bidik 100 Portal Media pada 2026, Buka Peluang Kemitraan Digital bagi UMKM dan Tokoh Publik

Jumat, 21 Agustus 2026 - 19:04 WIB

Alasan “Komunikasi Tidak Efektif” Dipakai PHK, Kuasa Hukum: Tak Sesuai UU

Berita Terbaru

Cision MCP Hadirkan Intelijen Konsumen ke Alur Kerja Sehari-hari

Pers Rilis

Cision MCP Hadirkan Intelijen Konsumen ke Alur Kerja Sehari-hari

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:53 WIB