Uang Jalan Jadi Bancakan: Kepala Dinas PUPR Sumut Tumbang di OTT

DRAMA OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meledak di Sumatera Utara (Sumut). Total proyek yang jadi bancakan mencapai Rp231,8 miliar!

Kali ini, tujuh orang disergap terkait dugaan rasuah jumbo proyek jalan. Setelah diperiksa intensif di Jakarta, lima orang resmi jadi tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut OTT terjadi Kamis (26/6/2025) malam di Mandailing Natal, Sumut.

“Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, total tujuh orang diamankan dan dibawa ke Jakarta,” ujarnya di Jakarta, Minggu (7/6/2025).

Tak tanggung-tanggung, yang disikat KPK termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, kepala UPTD, hingga direktur dua perusahaan kontraktor pelaksana proyek jalan.

Budi menegaskan, “Meluruskan informasi yang beredar di masyarakat, kami sampaikan kembali pihak-pihak yang diamankan.”

Dari tujuh orang yang diterbangkan ke Jakarta secara bertahap sejak Jumat (27/6/2025), KPK akhirnya menetapkan lima sebagai tersangka.

Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua merangkap PPK), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), M. Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT DNG), dan M. Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT RN).

Sementara dua orang lain, RY dan TAU, hanya berstatus saksi dan dilepas.

Proyek Jalan Puluhan Kilometer Jadi Ajang “Bancakan” Pejabat & Kontraktor

KPK menyebut kasus ini terbagi dua klaster besar proyek jalan, semuanya di Sumut. Proyek ini dikerjakan bertahap sejak 2023 hingga 2025 dengan nilai total Rp107,5 miliar.

Klaster pertama adalah proyek jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI sepanjang beberapa kilometer.

Klaster kedua juga tak kalah gila-gilaan nilainya. Total nilai “kue” yang diperebutkan di dua klaster ini tembus Rp231,8 miliar!

Yakni proyek pembangunan Jalan Sipiongot–batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp96 miliar, serta Jalan Hutaimbaru–Sipiongot sebesar Rp61,8 miliar.

Budi menjelaskan, para kontraktor memberi uang pelicin kepada pejabat Dinas PUPR Sumut supaya proyek dikuasai kelompok mereka.

“Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Efendi Siregar dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap,” tegasnya.

Sementara penerima uang panas itu adalah pejabat daerah: Topan Obaja dan Rasuli Efendi untuk klaster pertama, Heliyanto untuk klaster kedua.

Kepala Dinas PUPR Sumut Terjungkal, KPK: Duit Rakyat Dirampok!

Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting kini mendekam di tahanan KPK.

Namanya memang sudah lama dikaitkan publik dengan proyek-proyek jumbo yang bermasalah di Sumut.

Warganet bahkan ramai-ramai menyebut ini hanya puncak gunung es.

“Duit rakyat yang seharusnya buat jalan bagus dirampok ramai-ramai! Ini kejahatan luar biasa,” sindir pengamat kebijakan publik Ucok Simanjuntak.

KPK juga menepis isu liar bahwa ada perwira polisi yang ikut terseret. “Kami tegaskan tidak ada kapolres yang ditangkap dalam OTT di Sumut,” kata Budi memastikan.

Pihak KPK menyebut pengusutan kasus ini belum selesai. Bisa jadi ada pihak lain yang ikut kebagian jatah uang panas.

Bahkan, nama-nama kepala daerah dan politisi lokal mulai beredar di kalangan aktivis antikorupsi.

Publik Desak Bongkar Tuntas! Jangan Cuma Pejabat Kelas Bawah!

Publik mendesak KPK jangan berhenti di lima tersangka ini ICW, menilai OTT ini sudah tepat, tapi masih setengah hati.

“Korupsi proyek jalan ini sudah sistemik. Jangan cuma pejabat kelas bawah yang dikorbankan, bongkar semua sampai ke aktor intelektual,” ujar ICW.

Banyak pihak berharap KPK memanggil semua pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat pusat jika terbukti ikut cawe-cawe.

. “Jangan takut kalau harus sampai Jakarta, rakyat butuh jalan bagus, bukan jalan yang hancur karena korupsi,” kecam aktivis Sumut, Adang Ritonga.

KPK sendiri membuka peluang panggilan kepada pihak lain. “Kami masih dalami informasi sebelum putuskan pemanggilan pihak lain,” kata Budi.

Rakyat Sumut Geram, Jalan Rusak, Duitnya Lenyap Disikat Koruptor

Warga Sumut geram karena uang triliunan yang digelontorkan untuk jalan malah disikat pejabat.

Jalan-jalan yang jadi proyek bancakan malah cepat rusak, berlubang-lubang, dan bikin celaka pengendara.

“Sialan mereka itu! Jalan baru sebulan udah retak-retak, ternyata duitnya dikorupsi,” ujar Ridwan, warga Mandailing Natal.

Kasus ini jadi pengingat bahwa pembangunan Sumut harus diawasi ketat, jangan lagi jadi ATM pejabat rakus dan kontraktor serakah.

Rakyat butuh keadilan dan pembangunan nyata, bukan janji-janji manis yang berakhir di penjara.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infopeluang.com dan Ekonominews.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Lingkarin.com dan Kontenberita.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallokaltim.com dan Apakabarbogor.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center